Criticism on Brown & Levinson's theories of Politeness

One of the major issues surrounding politeness and impoliteness theories concerns their universality. Brown and Levinson’s (1987) framework has been criticized for being heavily grounded in Western individualistic values, particularly the notion of face as an individual possession. Scholars have argued that the theory does not adequately account for collectivist cultures where social harmony, hierarchy, and group identity may be more significant than individual face needs (Matsumoto, 1988; Ide, 1989). Consequently, what is considered polite in one culture may be interpreted differently in another, making the application of universal politeness strategies problematic across diverse sociocultural contexts (Eelen, 2001; Watts, 2003).

Another challenge concerns the interpretation of speaker intention. While politeness theories often assume that speakers consciously employ strategies to mitigate face-threatening acts, researchers have pointed out that hearers may interpret utterances differently from what speakers intend (Haugh, 2013). Similarly, impoliteness cannot always be identified solely through linguistic forms because contextual factors, interpersonal relationships, institutional roles, and audience expectations significantly influence interpretation (Culpeper, 2011; Locher & Watts, 2005). This issue becomes particularly evident in institutional discourse, such as courtroom interactions, where directness may be interpreted as procedural necessity rather than impoliteness (Archer, 2008).

Recent developments in digital communication have further complicated the study of politeness and impoliteness. The emergence of cyberpragmatics, which examines language use in digitally mediated environments, demonstrates that online communication often operates under different pragmatic norms compared to face-to-face interactions (Yus, 2011). In online chats, social media platforms, and messaging applications, users frequently employ emojis, abbreviations, memes, GIFs, and multimodal resources to convey politeness, friendliness, disagreement, or criticism (Tagg, 2015; Herring, 2013). Consequently, the interpretation of politeness and impoliteness increasingly depends on digital literacy and shared online conventions rather than on linguistic expressions alone (Yus, 2011).

Within cyberpragmatics chats, politeness strategies can be realized through supportive comments, hedging devices, gratitude expressions, positive emojis, and inclusive language intended to maintain social solidarity among users (Darics, 2013; Graham, 2015). Conversely, impoliteness may emerge through flaming, trolling, cyberbullying, sarcasm, excessive capitalization, deliberate exclusion, or hostile comments designed to threaten another user's face (Hardaker, 2010; Culpeper, 2011). Unlike face-to-face communication, online interactions often involve anonymity and reduced accountability, which may encourage more direct and aggressive language use (Suler, 2004).

Furthermore, the boundary between politeness and impoliteness in online environments is often blurred because users rely on contextual cues that may be absent or ambiguous in text-based communication. A message intended as humor or friendly teasing may be interpreted as offensive or disrespectful by other participants, particularly when cultural backgrounds differ (Dynel, 2016; Yus, 2011). Therefore, the analysis of politeness and impoliteness in cyberpragmatics requires consideration of technological affordances, multimodal features, participant relationships, and platform-specific norms in addition to traditional pragmatic theories (Herring, 2013; Locher, 2010).

These theoretical and methodological debates indicate that politeness and impoliteness should not be viewed as fixed linguistic categories but rather as dynamic social practices that are continuously negotiated by participants across different communicative settings (Watts, 2003; Culpeper, 2011). Whether in courtroom discourse or cyberpragmatic interactions, judgments of politeness and impoliteness are shaped by contextual expectations, power relations, cultural norms, and communicative purposes. Therefore, contemporary studies increasingly advocate an integrative approach that combines traditional politeness theories with discourse analysis, sociocultural perspectives, and digital communication studies to better understand language behavior in modern societies (Locher & Watts, 2005; Haugh, 2013).

Question: Apakah Ilmu Pragmatics Mengajarkan Kebohongan? Answer: read this article

 Ilmu pragmatics pada dasarnya tidak mengajarkan manusia untuk berbohong ketika berbicara dengan orang lain. Pragmatics justru mempelajari bagaimana makna dipahami berdasarkan konteks, situasi, tujuan komunikasi, dan hubungan sosial antara penutur dan lawan tutur. Dalam pragmatics, bahasa dipahami bukan hanya dari arti literal kata-kata, tetapi juga dari maksud tersembunyi, implikatur, dan strategi komunikasi yang digunakan dalam interaksi sosial. Menurut Grice (1975), komunikasi yang baik didasarkan pada Cooperative Principle, yaitu prinsip kerja sama agar percakapan berjalan efektif dan dapat dipahami oleh semua pihak. Prinsip ini terdiri atas empat maksim, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Maksim kualitas secara khusus menekankan bahwa penutur seharusnya mengatakan sesuatu yang benar dan tidak memberikan informasi yang palsu atau tanpa bukti (Grice, 1975). Dengan demikian, secara teoretis pragmatics tidak mendukung kebohongan, melainkan mendorong komunikasi yang jujur dan kooperatif.

Namun, dalam praktik komunikasi sehari-hari, manusia tidak selalu berbicara secara literal atau sepenuhnya langsung. Kadang-kadang seseorang menyampaikan sesuatu secara tidak eksplisit demi menjaga hubungan sosial atau menghindari konflik. Di sinilah Politeness Principle menjadi penting. Leech (1983) menjelaskan bahwa kesantunan dalam komunikasi bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi ancaman terhadap “muka” (face) lawan bicara. Misalnya, ketika seseorang berkata “Mungkin ide itu bisa dipertimbangkan lagi” alih-alih mengatakan “Ide itu buruk,” penutur sebenarnya tidak sedang berbohong, tetapi menggunakan strategi kesantunan untuk mengurangi dampak negatif ujarannya. Dalam konteks ini, pragmatics mengajarkan sensitivitas sosial dan strategi komunikasi yang sopan, bukan manipulasi atau kebohongan.

Selain itu, pragmatics mengenal konsep implicature atau makna tersirat. Dalam banyak situasi, penutur sengaja tidak mengatakan sesuatu secara langsung agar lawan tutur dapat menyimpulkan sendiri maksud yang diinginkan. Sebagai contoh, ketika seseorang berkata, “Ruangan ini agak panas,” ia mungkin sebenarnya meminta orang lain menyalakan kipas atau membuka jendela. Menurut Yule (1996), implikatur bukanlah bentuk kebohongan, melainkan strategi pragmatik yang memungkinkan komunikasi berlangsung lebih efisien dan lebih halus secara sosial. Dengan kata lain, pragmatics mengakui bahwa komunikasi manusia sering bersifat tidak langsung, tetapi ketidaklangsungan tersebut tidak identik dengan kebohongan.

Di sisi lain, ada situasi tertentu ketika seseorang tampak “melanggar” Cooperative Principle demi tujuan kesantunan. Contohnya, seseorang mungkin memuji masakan temannya meskipun rasanya biasa saja agar tidak melukai perasaan temannya. Dalam pragmatics, tindakan seperti ini sering dipahami sebagai kompromi antara prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Brown dan Levinson (1987) menjelaskan bahwa manusia cenderung menjaga hubungan interpersonal melalui strategi kesantunan positif dan negatif. Oleh karena itu, dalam komunikasi sosial terkadang orang memilih ungkapan yang lebih halus atau diplomatis daripada mengatakan fakta secara kasar dan langsung. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan kebohongan yang bertujuan menipu atau merugikan orang lain.

Secara keseluruhan, pragmatics bukanlah ilmu yang mengajarkan kebohongan, melainkan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan bahasa secara efektif, sopan, dan kontekstual dalam kehidupan sosial. Cooperative Principle menekankan pentingnya kejujuran, relevansi, dan kejelasan dalam komunikasi (Grice, 1975), sedangkan Politeness Principle menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan menghormati perasaan orang lain (Leech, 1983). Dalam praktiknya, kedua prinsip ini sering bekerja bersama untuk menciptakan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga harmonis. Oleh sebab itu, pragmatics lebih tepat dipahami sebagai ilmu tentang kebijaksanaan berbahasa daripada ilmu tentang kebohongan.

References

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. Morgan (Eds.), Syntax and semantics: Speech acts (Vol. 3). Academic Press.

Leech, G. N. (1983). Principles of pragmatics. Longman.

Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford University Press.